Oleh: Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos
Sejarah Indonesia menyimpan ironi yang begitu menyayat hati.
Di saat Republik Indonesia baru saja dilahirkan, ketika kas negara hampir tidak memiliki isi, ketika suara dentuman meriam lebih sering terdengar daripada tawa anak-anak, dan ketika para pejuang mempertaruhkan nyawa hanya agar Merah Putih tetap berkibar, seorang raja di bumi Melayu justru mengambil keputusan yang melampaui zamannya.
Ia adalah Sultan Syarif Kasim II. Seorang raja yang tidak sibuk menyelamatkan singgasananya, tidak menyembunyikan kekayaan istananya, dan tidak menunggu kepastian siapa yang akan menang. Ia memilih berdiri bersama Republik Indonesia.
Mahkotanya tidak menjadi simbol kesombongan, melainkan simbol pengorbanan. Kekayaannya tidak dijadikan benteng mempertahankan kekuasaan, melainkan diserahkan untuk menopang republik yang masih tertatih. Nilai bantuan yang diberikannya pada masa itu, jika dihitung dengan nilai ekonomi saat ini, mencapai angka yang sangat besar. Namun yang jauh lebih mahal daripada seluruh hartanya adalah keteladanan yang ia wariskan kepada bangsa ini.
Sultan Syarif Kasim II mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah, kekayaan adalah titipan, dan cinta kepada tanah air harus berada di atas kepentingan pribadi.
Sayangnya, tujuh puluh sembilan tahun setelah kemerdekaan itu diproklamasikan, kita justru menyaksikan ironi yang semakin menganga.
Hari ini, ketika Indonesia telah menjadi negara besar dengan APBN mencapai ribuan triliun rupiah, kekayaan alam yang melimpah, teknologi yang berkembang pesat, dan sistem pemerintahan yang jauh lebih mapan, justru korupsi masih menjadi penyakit kronis yang seolah tidak pernah benar-benar sembuh.
Hampir setiap tahun publik disuguhi berita tentang operasi tangkap tangan, penyalahgunaan anggaran, suap proyek strategis, jual beli jabatan, mafia perizinan, manipulasi pengadaan barang dan jasa, hingga praktik korupsi di sektor sumber daya alam. Nilainya bukan lagi miliaran rupiah, melainkan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah.
Lebih menyakitkan lagi, praktik-praktik itu sering terjadi di sektor yang seharusnya menyelamatkan kehidupan rakyat: pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pengelolaan hutan, pertambangan, hingga tata kelola energi.
Setiap rupiah yang dirampas dari uang negara bukan hanya mengurangi angka dalam laporan keuangan.
Di balik satu rupiah yang dikorupsi terdapat seorang anak yang gagal memperoleh pendidikan yang layak.
Ada seorang ibu yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ada petani yang gagal panen karena irigasi rusak.
Ada nelayan yang kehilangan lautnya akibat pencemaran.
Ada desa yang tetap gelap karena listrik tak kunjung masuk.
Ada jalan yang rusak bertahun-tahun karena anggarannya menguap di tengah perjalanan.
Korupsi sesungguhnya adalah pencurian terhadap masa depan.
Lebih dari itu, korupsi hampir selalu berjalan beriringan dengan kerakusan terhadap alam.
Hutan-hutan dibabat tanpa kendali.
Tambang dikeruk tanpa memperhitungkan keselamatan lingkungan.
Sungai-sungai berubah warna karena limbah.
Pantai-pantai terkikis.
Laut dipenuhi sampah dan pencemaran.
Banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, serta berbagai bencana ekologis yang semakin sering terjadi tidak dapat dilepaskan dari buruknya tata kelola lingkungan, lemahnya pengawasan, dan dalam banyak kasus, praktik penyalahgunaan kewenangan.
Ketika izin diperdagangkan, hukum diperjualbelikan, dan pengawasan dibungkam oleh kepentingan, yang menjadi korban bukan hanya alam, tetapi jutaan rakyat yang kehilangan ruang hidupnya.
Kita masih mengingat berbagai tragedi lingkungan di Indonesia: kebakaran hutan yang menyesakkan napas jutaan warga, pencemaran sungai yang menghilangkan sumber air bersih masyarakat, hingga banjir dan longsor yang diperparah oleh kerusakan kawasan hutan dan tata ruang yang diabaikan. Semua itu menjadi pengingat bahwa ketika keserakahan mengalahkan nurani, yang dibayar bukan hanya uang negara, melainkan nyawa, kesehatan, dan masa depan generasi.
Ironinya semakin terasa ketika gaya hidup mewah sering kali lebih dihormati daripada integritas.
Kita terlalu mudah mengagumi rumah megah, kendaraan mahal, jam tangan mewah, pesta yang gemerlap, dan kekuasaan yang dipamerkan. Namun kita sering lupa bertanya satu hal yang paling mendasar: apakah seluruh kemewahan itu diperoleh dengan cara yang bermartabat?
Bangsa yang berhenti mempertanyakan asal-usul kekayaan adalah bangsa yang perlahan kehilangan kompas moralnya.
Sultan Syarif Kasim II menunjukkan kepada kita bahwa kehormatan tidak lahir dari seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar pengorbanan yang diberikan.
Sebaliknya, sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi.
Banyak penguasa dunia yang pernah merasa dirinya tak tersentuh hukum. Banyak pejabat yang pernah merasa dapat membeli segalanya dengan uang. Banyak orang kaya yang mengira hartanya mampu menghapus jejak kejahatan.
Namun sejarah selalu mempunyai cara untuk mengadili.
Nama-nama para pahlawan terus dikenang karena pengorbanannya.
Sebaliknya, mereka yang merampok hak rakyat akan selalu dikenang sebagai pelajaran tentang betapa berbahayanya keserakahan.
Perbedaan antara Sultan Syarif Kasim II dan para koruptor sangatlah sederhana, tetapi sangat mendasar.
Sultan rela kehilangan kekayaan demi menyelamatkan republik.
Koruptor rela menghancurkan republik demi menumpuk kekayaan.
Yang satu menyerahkan mahkota agar bangsa berdiri tegak.
Yang lain menjadikan jabatan sebagai mahkota keserakahan.
Yang satu mewariskan kehormatan.
Yang lain mewariskan rasa malu.
Republik ini sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya.
Kita memiliki laut yang luas, hutan yang kaya, tanah yang subur, tambang yang melimpah, serta bonus demografi yang luar biasa.
Yang paling langka justru adalah pemimpin yang memiliki rasa malu ketika berbuat salah, keberanian untuk hidup sederhana, dan keteguhan untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pandai memperkaya diri.
Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang berani kehilangan jabatan demi mempertahankan integritas, berani kehilangan kekayaan demi membela keadilan, dan berani berkata "tidak" ketika seluruh sistem mengajaknya berkompromi dengan kebatilan.
Sebab sesungguhnya, kehancuran sebuah bangsa tidak selalu dimulai oleh serangan dari luar.
Ia dimulai ketika hati nurani para pemimpinnya dijual.
Ia dimulai ketika jabatan berubah menjadi komoditas.
Ia dimulai ketika hukum hanya tajam kepada yang lemah.
Ia dimulai ketika uang lebih dihormati daripada kejujuran.
Dan ia mencapai puncaknya ketika rakyat mulai menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa.
Sejarah telah memberikan kita dua wajah kepemimpinan.
Wajah Sultan Syarif Kasim II yang rela menanggalkan mahkota demi Republik Indonesia.
Dan wajah mereka yang menanggalkan hati nurani demi jabatan, kekuasaan, dan kekayaan.
Kini pertanyaannya bukan lagi tentang masa lalu.
Pertanyaannya adalah tentang masa depan.
Bangsa seperti apa yang hendak kita wariskan kepada anak cucu kita?
Bangsa yang melahirkan pemimpin-pemimpin berjiwa Sultan Syarif Kasim II, yang menjadikan pengabdian sebagai kehormatan tertinggi.
Ataukah bangsa yang terus memberi panggung kepada mereka yang menjadikan jabatan sebagai ladang bisnis, hukum sebagai alat tawar-menawar, dan kekuasaan sebagai jalan tercepat menuju kekayaan?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan ditentukan oleh pidato para elite.
Ia akan ditentukan oleh keberanian seluruh rakyat Indonesia untuk berhenti memuliakan kekayaan yang lahir dari keserakahan, dan kembali menghormati kejujuran, pengorbanan, serta integritas.
Sebab pada akhirnya, sebuah republik tidak akan runtuh karena miskin harta.
Republik akan runtuh ketika terlalu banyak orang kehilangan rasa malu, kehilangan hati nurani, dan tidak lagi mampu membedakan antara kehormatan dan kerakusan.
Penulis adalah Aktivis Sosial-Politik Indonesia kelahiran Medan, Sumatera Utara.(Team)